MENANG DENGAN CURANG ADALAH PECUNDANG
Oleh M.Syahri Nurwahab
Kemenangan adalah sebuah kata yang didambakan,diharapkan oleh para kandidat Pilkades,Pilbup,Pilgub dan Pilpres.Namun menang dengan cara curang adalah sebuah kenistaan dan merendahkan martabat bagi calon itu sendiri. Menang yang indah adalah dengan cara ksatria, jujur dan bersih.
Di Indonesia tahun ini akan ada 244 pilkada bupati/walikota yang diharapkan dapat mengembangkan praktek demokrasi yang mengedepankan kejujuran, keterbukaan dan persaingan sehat sesama kandidat. Tidak terkecuali di Kabupaten Kebumen yang baru saja menyelenggarakan Pilkada pada hari Minggu 11 April lalu.
Apakah Pilkada Kebumen sudah berjalan memenuhi harapan masyarakat dimana rakyat Kebumen mendambakan pemilihan umum Bupati dengan indah dan bersih. Tampaknya sesuai berita yang muncul pasca Pilkada belum menjawab harapan masyarakat. Hasil perhitungan manual KPU Kebumen tanggal 17 April lalu dari DPT 973.723 orang hadir sebanyak 614.966 orang (63,15%), tercatat suara yang tidak sah 22.798 (3,7%) sedangkan suara sah sebanyak 592.168 suara (96,3%) diperoleh pasangan No. 1 Rustriyanto SH-dr.Y.Rini Kristiani M.Kes meraih 111.437 suara (19,33%) No.2.KH Nashirudin Al Mansyur-Probo Indartono SE,MSi (Bupati incumbent) mendapat 162.954 suara (27,52%) No.3.Buyar Winarso SE-Djuwarni Amd.Pd meraih 174.163 suara (29,41%) dan No.4. Drs.Poniman Kasturo-N.Afifatul Khoeriyah mengumpulkan 140.614 suara (23,75%) dengan demikian perolehan tertinggi diraih oleh pasangan No.3 disusul No.2, No.3 dan No.1. Hal ini telah langsung menimbulkan reaksi negative malam itu juga dari elemen masyarakat terbukti dengan munculnya deklarasi Aliansi Masyarakat Cinta Demokrasi Bersih Pilkada Kebumen di Hotel Grafika Gombong (SM/Suara Kedu 19/4).
Kemudian Senin pagi 19 April Aliansi tersebut dengan membawa massa yang cukup banyak menggeruduk Kantor Panwas Pilkada menuntut penuntasan kasus money politik, bagi-bagi angpau yang dilakukan terang-terangan. Menurut Ketua Panwas Suratno SPd bahwa memang di Kebumen telah ditemukan 28 kasus pelanggaran pilkada dan berita ini telah menjadi isu nasional sehingga Bawaslu Pusat telah turun pula ke Kebumen,bahkan 4 kasus telah dilaporkan ke Polres melalui forum pegakan hukum terpadu (Gakumdu). Lebih seru lagi pasangan No. 3 Drs.Poniman Kasturo- N.Afifatul Khoeriyah Rabu 21 April telah berangkat ke Jakarta melaporkan kasus politik uang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan membatalkan hasil perolehan suara dan mengulang Pilkada.
Terlepas dari benar dan salah dan siapa yang menjadi sasaran tembak, menurut hemat penulis sungguh fenomena Pilkada Kebumen yang dimungkinkan akan dilakukan 2 putaran karena ternyata
belum ada pasangan yang mencapai perolehan 30 %, dan yang pertama diadakan di Jawa Tengah merupakan gambar buram wajah demokrasi, bisa dikatakan memalukan masyarakat Kebumen yang konon kota santri telah dinodai adanya praktek politik dengan terang-terangan. Sebelumnya terutama pada Pileg lalu sebetulnya politik uang juga sudah terjadi namun karena tersebar merata dilakukan banyak caleg di banyak Dapil jadi seolah-olah tidak tampak dan tidak terasa gemanya. Karena sekarang hanya dilakukan oleh 4 pasangan sehingga semua gerak-gerik lawan sangat mudah terpantau oleh Tim Sukses masing-masing.Inilah perbedaanya.
Pengalaman membuktikan laporan kasus politik uang atau pelanggaran pemilu yang telah masuk ke Pengadilan hampir semuanya tidak membuahkan hasil keputusan yang diharapkan pelapor, justru semuanya divonis bebas tidak terbukti karena logikanya siapa yang mau repot-repot bersaksi di depan pengadilan yang justru hukuman dapat menimpa mereka juga. Karena pada dasarnya sesuai hukum yang berlaku dua-duanya sipenerima dan sipemberi bisa dikenakan pasal yang berakibat dihukum dan didenda. Oleh karenanya penerima tidak ada yang berani pasang badan untuk mengambil risiko itu.
Memang praktek kecurangan dalam pilkada hampir pasti tidak bisa membatalkan hasil dari pemilihan itu. Ingat peristiwa pemilihan Walikota Depok Nurmahmudi Ismail dan juga Riani (periode 1) Bupati Karanganyar walaupun berproses panjang tetap saja mereka berdua dilantik menjadi Kepala Daerah. Tetapi yang penulis soroti bukan menang kalah akan tetapi bila cara menang dengan mengambil jalan melanggar peraturan yang salah satunya adanya pemberian angpau sehingga mempengaruhi dan merubah pilihan karenanya, walaupun secara lahir mereka menang dan perkaranya lolos dari jerat hukum, secara moral dan sesuai program menuju pemerintahan yang bersih mereka sudah kotor dari awalnya. Inilah kemenangan semu yang membawa akibat rusaknya tatanan masyarakat madani yang didambakan banyak pihak.
Pilkada tahap kedua Kebumen akan berlangsung tanggal 6 Juni mendatang semua berharap bersih dari adu wuwur. Waktu masih cukup panjang untuk merenung dan mawas diri agar tidak akan mengulang perbuatan yang sama .Sehingga kelak akan terpilih pemenang sejati bukan pemenang dengan cara curang. Dalam arti lain menang dengan cara curang sejatinya adalah pecundang.
M.SYAHRI NURWAHAB - Pegiat Forum Penulis Kebumen
Candiwulan Rt 03/01 Kebumen – 54351.
Selasa, 27 April 2010
Minggu, 11 April 2010
Kebumen Butuh Bupati "GILA" by M Syahri Nurwahab
KEBUMEN RINDU BUPATI “ GILA ”
Oleh M Syahri Nurwahab
Mungkin ungkapan “gila” akan mengagetkan semua pihak apalagi para calon bupati Kebumen yang sekarang sedang maju dalam Pilkada yang sebentar lagi akan diselenggarakan pada 11 April mendatang. Konotasi gila akan merupakan stigma jelek bagi siapapun, karena berarti tidak normal atau kurang waras.
Pilkada Kebumen diikuti oleh 4 kandidat, masing2 No. Urut 1. Rustriyanto-Rini Kristiani (Rustri),diusung PDIP,No.2 Nashirudin-Probo Indartono (Nashpro) diusung Partai Demokrat, No.3 Buyar Winarso-Djuwarni diusung PAN,PPP,Gerindra dan PKNU,No.4 Poniman Kasturo- Ning Afifatul Khoiriyah.diusung Partai Golkar,PKS dan beberapa partai non parlemen.
Keempat pasangan merupakan jago pilihan yang berasal dari non partai kecuali Rustriyanto,Sekretaris PDIP,Nashirudin yang “didaulat” menjadi Ketua Partai Demokrat tiban sekarang masih menjabat Bupati Kebumen.Yang lebih “unik” adalah Probo Indartono anggota DPRD dari PDIP tapi dicalonkan oleh Partai Demokrat. Selebihnya yang 5 orang betul-betul bukan anggota partai apapun, 3 dari swasta dan 2 orang dari PNS Pendidikan mereka 6 orang sarjana dan 2 orang SLTA..
Setelah melalui saat perkenalan, sosialisasi, dialog, diskusi dan kampanye masyarakat menjadi tahu kapasitas masing2 calon, hampir seimbang rata2 sama visi dan misinya, karena era sekarang memang para kandidat tidak boleh menyimpang dari RPJP dan RPJM yang telah disepakati bersama.
Dari mereka tampak tidak ada tawaran program yang menggigit, yang akan merubah Kebumen dimasa mendatang, karena semua sadar akan keterbatasan APBD yang cenderung stagnan bahkan bisa jadi menurun bila ditilik dari volume kegiatan. Kalau hanya dari APBD yang akan mereka lakukan kedepan bisa dipastikan Kebumen tidak akan lebih maju, kesejahteraan masyarakat tidak berubah apalagi meningkat.
Program pengentasan pengangguran dan kemiskinan,peningkatan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga akan terkendala, apalagi pembangunan infra struktur jelas juga akan menurun seiring dengan makin banyaknya beban biaya pegawai baik yang PNS maupun yang honorer. Jika demikian adanya apa yang dapat diharapkan dari Bupati terpilih nanti,yang ada pastilah,statis,tanpa greget,belum lagi kalau ada bencana alam. Nyatanya yang sekarang terjadi anggaran Pilbup yang dialokasikan 23 M saja itu sudah banyak memangkas kegiatan beberapa SKPD yang nota bene menunda program yang sudah direncanakan matang dalam Musrenbang. Semua menjadi kecewa, mereka telah lelah merencanakan pembangunan sampai adu otot demi terlaksananya program tapi akhirnya terpangkas dengan berkurangnya alokasi anggaran bagi SKPD-nya. Belum lagi ADD yang dulunya sudah hampir mencapai 40 M sekarang tinggal 33 M, apa kata dunia ada anggaran kok menurun? Beberapa Kepala Desa mengeluh mengapa ADD kok turun sedangkan tuntutan mereka ke Senayan beberapa hari lalu adalah 1 M tiap desa per tahun agar terlaksana dengan segera program Gubernur kita “Bali Ndesa Mbangun Ndesa”.
Bupati “ Gila”
Untuk mengatasi kendala APBD,diharapkan Bupati terpilih berani mengambil cara “gila”. Jika memang kekuatan anggaran hanya berkisar 1 T sedangkan diperkirakan Kebumen setiap tahun membutuhkan sekurang-kurangnya 2 T,bagaimana jalan untuk menutupnya. Memang tidak lain adalah pertama mengirit biaya rutin dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan, mengurangi biaya rapat tapi tetap dapat berkoordinasi dengan segala upaya komunikasi modern.Yang sangat akan berpengaruh adalah dihentikannya dulu pengadaan kendaraan dinas secara menyeluruh sehingga apa yang ada sekarang terus saja dipergunakan sampai 5 tahun mendatang.Secara tehnis kendaraan yang ada masih cukup bagus untuk syarat penampilan dan melaksanakan tugas.
Selain itu kegilaan selanjutnya adalah Bupati terpilih harus berani melangkah maju ke Jakarta bahkan kalau perlu sampai ke manca Negara menggandeng pihak ketiga untuk masuk Kebumen menanamkan modalnya sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan meningkat dan produktivitas berkembang,pendapatan masyarakat juga ikut meningkat. Bisa membangun industry manufaktur ataupun agro industry sesuai dengan visi misi Kebumen “ Menuju Daerah Agrobisnis Yang Maju,Sejahtera dan Mandiri” dimana ketersediaan lahan dan tenaga kerja sangat mencukupi.
Kegilaan berikutnya adalah beliau harus berani hidup sederhana secukupnya, tidak hedonis dan konsumtif sehingga akan dicontoh langsung oleh para bawahan. Tidak usah KKN dalam bentuk apapun sehingga dapat hidup dan bekerja dengan penuh dedikasi dan barokah. Hidupnya adalah kerja dan kerja yang dalam bentuk lain adalah merupakan pelaksaan amanah sebagai ibadah.Karena banyak terjadi sumber masalah adalah bermula dari tingkah laku sang Bupati yang berkonspirasi dengan lembaga legislative sehingga apapun bisa menjadi legal formal namun disisi lain sangat merugikan rakyat.
Kegilaan terakhir Bupati terpilih haruslah seorang yang pemberani, bisa berhubungan kebawah, kesamping dan keatas dengan lugas. Tidak ada yang ditakuti dan diewuhi sehingga dalam rangka melaksanakan tugas tidak setengah-tengah karena tidak dibayang-bayangi oleh rasa salah dan ketakutan. Dalam hal tertentu harus berani “menentang” atasan jika ternyata secara rasio dan tehnis apa yang diperintahkan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Otonomi daerah harus diperjuangkan sepenuhnya sehingga Bupati sebagai Kepala Daerah dapat berbuat banyak.
Untuk berani merubah Kebumen memang masyarakat butuh dan rindu akan “Bupati Gila”.Semoga ada yang berani melakoninya.
M.SYAHRI NURWAHAB – Forum Penulis Kebumen
Alamat : Candiwulan Rt 03/01 Kebumen
Oleh M Syahri Nurwahab
Mungkin ungkapan “gila” akan mengagetkan semua pihak apalagi para calon bupati Kebumen yang sekarang sedang maju dalam Pilkada yang sebentar lagi akan diselenggarakan pada 11 April mendatang. Konotasi gila akan merupakan stigma jelek bagi siapapun, karena berarti tidak normal atau kurang waras.
Pilkada Kebumen diikuti oleh 4 kandidat, masing2 No. Urut 1. Rustriyanto-Rini Kristiani (Rustri),diusung PDIP,No.2 Nashirudin-Probo Indartono (Nashpro) diusung Partai Demokrat, No.3 Buyar Winarso-Djuwarni diusung PAN,PPP,Gerindra dan PKNU,No.4 Poniman Kasturo- Ning Afifatul Khoiriyah.diusung Partai Golkar,PKS dan beberapa partai non parlemen.
Keempat pasangan merupakan jago pilihan yang berasal dari non partai kecuali Rustriyanto,Sekretaris PDIP,Nashirudin yang “didaulat” menjadi Ketua Partai Demokrat tiban sekarang masih menjabat Bupati Kebumen.Yang lebih “unik” adalah Probo Indartono anggota DPRD dari PDIP tapi dicalonkan oleh Partai Demokrat. Selebihnya yang 5 orang betul-betul bukan anggota partai apapun, 3 dari swasta dan 2 orang dari PNS Pendidikan mereka 6 orang sarjana dan 2 orang SLTA..
Setelah melalui saat perkenalan, sosialisasi, dialog, diskusi dan kampanye masyarakat menjadi tahu kapasitas masing2 calon, hampir seimbang rata2 sama visi dan misinya, karena era sekarang memang para kandidat tidak boleh menyimpang dari RPJP dan RPJM yang telah disepakati bersama.
Dari mereka tampak tidak ada tawaran program yang menggigit, yang akan merubah Kebumen dimasa mendatang, karena semua sadar akan keterbatasan APBD yang cenderung stagnan bahkan bisa jadi menurun bila ditilik dari volume kegiatan. Kalau hanya dari APBD yang akan mereka lakukan kedepan bisa dipastikan Kebumen tidak akan lebih maju, kesejahteraan masyarakat tidak berubah apalagi meningkat.
Program pengentasan pengangguran dan kemiskinan,peningkatan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga akan terkendala, apalagi pembangunan infra struktur jelas juga akan menurun seiring dengan makin banyaknya beban biaya pegawai baik yang PNS maupun yang honorer. Jika demikian adanya apa yang dapat diharapkan dari Bupati terpilih nanti,yang ada pastilah,statis,tanpa greget,belum lagi kalau ada bencana alam. Nyatanya yang sekarang terjadi anggaran Pilbup yang dialokasikan 23 M saja itu sudah banyak memangkas kegiatan beberapa SKPD yang nota bene menunda program yang sudah direncanakan matang dalam Musrenbang. Semua menjadi kecewa, mereka telah lelah merencanakan pembangunan sampai adu otot demi terlaksananya program tapi akhirnya terpangkas dengan berkurangnya alokasi anggaran bagi SKPD-nya. Belum lagi ADD yang dulunya sudah hampir mencapai 40 M sekarang tinggal 33 M, apa kata dunia ada anggaran kok menurun? Beberapa Kepala Desa mengeluh mengapa ADD kok turun sedangkan tuntutan mereka ke Senayan beberapa hari lalu adalah 1 M tiap desa per tahun agar terlaksana dengan segera program Gubernur kita “Bali Ndesa Mbangun Ndesa”.
Bupati “ Gila”
Untuk mengatasi kendala APBD,diharapkan Bupati terpilih berani mengambil cara “gila”. Jika memang kekuatan anggaran hanya berkisar 1 T sedangkan diperkirakan Kebumen setiap tahun membutuhkan sekurang-kurangnya 2 T,bagaimana jalan untuk menutupnya. Memang tidak lain adalah pertama mengirit biaya rutin dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan, mengurangi biaya rapat tapi tetap dapat berkoordinasi dengan segala upaya komunikasi modern.Yang sangat akan berpengaruh adalah dihentikannya dulu pengadaan kendaraan dinas secara menyeluruh sehingga apa yang ada sekarang terus saja dipergunakan sampai 5 tahun mendatang.Secara tehnis kendaraan yang ada masih cukup bagus untuk syarat penampilan dan melaksanakan tugas.
Selain itu kegilaan selanjutnya adalah Bupati terpilih harus berani melangkah maju ke Jakarta bahkan kalau perlu sampai ke manca Negara menggandeng pihak ketiga untuk masuk Kebumen menanamkan modalnya sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan meningkat dan produktivitas berkembang,pendapatan masyarakat juga ikut meningkat. Bisa membangun industry manufaktur ataupun agro industry sesuai dengan visi misi Kebumen “ Menuju Daerah Agrobisnis Yang Maju,Sejahtera dan Mandiri” dimana ketersediaan lahan dan tenaga kerja sangat mencukupi.
Kegilaan berikutnya adalah beliau harus berani hidup sederhana secukupnya, tidak hedonis dan konsumtif sehingga akan dicontoh langsung oleh para bawahan. Tidak usah KKN dalam bentuk apapun sehingga dapat hidup dan bekerja dengan penuh dedikasi dan barokah. Hidupnya adalah kerja dan kerja yang dalam bentuk lain adalah merupakan pelaksaan amanah sebagai ibadah.Karena banyak terjadi sumber masalah adalah bermula dari tingkah laku sang Bupati yang berkonspirasi dengan lembaga legislative sehingga apapun bisa menjadi legal formal namun disisi lain sangat merugikan rakyat.
Kegilaan terakhir Bupati terpilih haruslah seorang yang pemberani, bisa berhubungan kebawah, kesamping dan keatas dengan lugas. Tidak ada yang ditakuti dan diewuhi sehingga dalam rangka melaksanakan tugas tidak setengah-tengah karena tidak dibayang-bayangi oleh rasa salah dan ketakutan. Dalam hal tertentu harus berani “menentang” atasan jika ternyata secara rasio dan tehnis apa yang diperintahkan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Otonomi daerah harus diperjuangkan sepenuhnya sehingga Bupati sebagai Kepala Daerah dapat berbuat banyak.
Untuk berani merubah Kebumen memang masyarakat butuh dan rindu akan “Bupati Gila”.Semoga ada yang berani melakoninya.
M.SYAHRI NURWAHAB – Forum Penulis Kebumen
Alamat : Candiwulan Rt 03/01 Kebumen
Selasa, 06 April 2010
Pilkada Kebumen Murah.
Pilbup Kebumen Murah, Mungkinkah?
Oleh M. Syahri Nurwahab
Rasanya hampir tidak mungkin di negeri ini sebuah pesta demokrasi dalam rangka memilih kepala daerah bisa murah dan sederhana. Fenomena Pemilu juga “Pil-pil” yang lain tanpa disadari peristiwa itu pasti akan membawa kesan munculnya biaya yang cukup banyak, bahkan dalam keadaan tertentu bisa tidak masuk akal.
Sejarah pemilihan umum untuk memilih langsung seorang wakil rakyat dan pemimpin belumlah cukup berumur satu dekade kecuali pemilihan kepala desa secara langsung yang telah berlangsung sejak republik ini berdiri,bahkan sebelum itu. Prosesi pemilihan tersebut memakan biaya yang tidak sedikit dikarenakan untuk mencari pengaruh dilingkup desa. Banyak cara ditempuh oleh para calon, misalnya, dengan memberikan jamuan makan, minum, rokok pada rakyatnya.
Sebatas itu pada mulanya, namun zaman terus berjalan. Yang tadinya hanya sekedar bentuk pengisi perut juga adakalanya selembar pakaian, kain sarung, jarik, kini berubah ditukar dengan nilai mentahnya saja. Yakni berupa uang karena dipandang praktis dan awet untuk digunakan dikemudian hari. Jamuan makan minum dan rokok biasanya akan berlangsung sejak si calon mulai menyatakan diri siap maju ke gelanggang pertarungan sampai hari penentuan yang telah disepakati bersama.
Zaman dulu dapat disebut belum ada tokoh, karena ketokohan seseorang hanya dalam bentuk kepemilikan lahan sawah atau garapan. Makin luas sawah yang dimiliki makin tinggi derajat ketokohannya. Satu desa paling dua tiga orang tuan tanah. Belum ada desa industri, desa wisata, desa tambang. Yang ada hanya desa tani. Dan umumnya kepemilikan yang luas ini hanya terdiri dari kaum satria dan brahmana dalam bentuk lain, yaitu turunan demang atau turunan kyai..
Setelah menjadi kepala desa akan bertugas seumur hidup atau sampai wafat. Bisa 20 tahun bahkan ada yang sampai 50 tahun menjabat. Masyarakat tenang serta tidak bergejolak. Masyarakat patuh pada aturan desa yang kebanyakan tidak tertulis yang berupa awig-awig / pologoro dan aturan adat yang dipegang sangat kuat dan dihormati bersama..
Hal ini berubah drastis dengan diundangkannya UU No. 5 tahu 1979 tentang Pemerintah Daerah. Kepala Desa hanya diberi kesempatan memerintah selama 8 tahun, dan boleh menjabat dua periode alias 16 tahun. Situasi berubah kultur masyarakat juga ikut berubah. Yang tadinya kepemimpinan itu merupakan jabatan sangat berwibawa bahkan tampak sakral, tidak pernah berhitung untung rugi. Dewasa ini berubah menjadi cair dan akhirnya jabatan tersebut berbau komersil jauh dari rasa pengabdian.
Biaya Tinggi
Hal ini menular pada pemilihan bupati, walikota, gubernur, presiden. Kalau dulu harus membeli suara anggota DPRD II, DPRD I atau anggota MPR sekarang berubah seolah-olah mau tidak mau harus berani membeli suara rakyat. Baik untuk membentuk citra atau kampanye keliling wilayah, membayar tim sukses, membagi-bagi hadiah, kaos dan alat peraga lainnya termasuk bayar iklan di media yang jika dihitung ternyata cukup membutuhkan biaya tinggi, berjuta-juta bahkan milyaran.
Dengan begitu hanya mereka yang berduit saja yang berani maju ke depan, padahal keadaan seperti ini pernah saya tulis di Suara Merdeka pada bulan Februari 2007 menjelang Pilgub Jawa Tengah antara lain saya menulis; sebetulnya untuk nyalon (konteks sekarang nyalon Bupati Kebumen) tidak perlu takut biaya. Semuanya sudah dibiayai APBD, tinggal memfoto kopi ijazah dan syarat-syarat lain, lalu mendaftar ke KPUD. Lainnya tidak perlu ada. Sosialisasi dan cetak gambar calon sudah dilakukan oleh KPU. Logikanya, tidak usah repot-repot, semua calon sedikit banyak sudah dikenal diwilayah ini paling tidak oleh segenap anggota partai pengusung, pembaca surat kabar, penonton TV, apalagi kalau mesin partai sudah berjalan baik, penulis yakin dengan modal secukupnya bisa terpilih menjadi Bupati.
Mereka kehilangan uang banyak karena para kandidat maupun tim sukses jauh-jauh hari telah terbakar nafsu suap sana, suap sini, pokoke kudu jadi. Padahal semua kandidat tahu itu semua melanggar hukum. Kemudian kalau kalah dan jatuh miskin itu karena ulah sendiri yang tak terkendali.
Pilbup Murah
Pilbup Kebumen 11 April 2010 yang murah tentu menjadi sebuah impian masyarakat. Sebab contoh nyata dan tak dapat dibantah oleh siapapun, sebetulnya pada Pilpres, Pilgub dan Pileg lalu, pemilih toh tidak mendapat apa-apa yang berupa pemberian, paling-paling kaos butut gambar calon seharga sepuluh ribuan, tidak semua warga mendapatkannya tapi mereka tetap saja mau mencontreng.
Di sisi lain pencalonan Pilbup yang murah, akan menjamin Bupati Kebumen mendatang pasti tidak akan korupsi, tidak perlu kembali modal, kerja mereka bisa maksimal. Ingatlah zaman memang sudah berubah, bola kejujuran dan kebenaran telah menggelinding dari Ibukota meluncur ke segala penjuru setelah episode “cicak vs buaya” dan Pansus Century usai. apalagi kalau kejaksaan, kepolisian, para pengacara telah “berbenah” dan telah bersih diri, pintu korupsi akan tertutup rapat.
Akhirnya mungkinkah Pilbup Kebumen bisa berjalan dengan biaya murah dan sederhana?. Jawabnya adalah sangat mungkin dan mestinya malah harus demikian. Asalkan para kandidat mau dan sepakat bertekad menuju Kebumen Bersih 2010, tidak menghambur-hamburkan uang. Semua warga juga pasti mafhum jika semua mau baik dan hasanah mengapa harus dihalang-halangi. Bagi yang tidak mau memilih karena alasan ekonomis berarti mereka tergolong warga negara yang tidak bertanggung jawab.
M.Syahri Nurwahab,
Pengamat Kebijakan Publik
Pegiat Forum Penulis Kebumen
Alamat Penulis:
Ds . Candiwulan RT 03/ 01
Kec. Kebumen
Kab. Kebumen 54351
No Hp. 085291063692
Oleh M. Syahri Nurwahab
Rasanya hampir tidak mungkin di negeri ini sebuah pesta demokrasi dalam rangka memilih kepala daerah bisa murah dan sederhana. Fenomena Pemilu juga “Pil-pil” yang lain tanpa disadari peristiwa itu pasti akan membawa kesan munculnya biaya yang cukup banyak, bahkan dalam keadaan tertentu bisa tidak masuk akal.
Sejarah pemilihan umum untuk memilih langsung seorang wakil rakyat dan pemimpin belumlah cukup berumur satu dekade kecuali pemilihan kepala desa secara langsung yang telah berlangsung sejak republik ini berdiri,bahkan sebelum itu. Prosesi pemilihan tersebut memakan biaya yang tidak sedikit dikarenakan untuk mencari pengaruh dilingkup desa. Banyak cara ditempuh oleh para calon, misalnya, dengan memberikan jamuan makan, minum, rokok pada rakyatnya.
Sebatas itu pada mulanya, namun zaman terus berjalan. Yang tadinya hanya sekedar bentuk pengisi perut juga adakalanya selembar pakaian, kain sarung, jarik, kini berubah ditukar dengan nilai mentahnya saja. Yakni berupa uang karena dipandang praktis dan awet untuk digunakan dikemudian hari. Jamuan makan minum dan rokok biasanya akan berlangsung sejak si calon mulai menyatakan diri siap maju ke gelanggang pertarungan sampai hari penentuan yang telah disepakati bersama.
Zaman dulu dapat disebut belum ada tokoh, karena ketokohan seseorang hanya dalam bentuk kepemilikan lahan sawah atau garapan. Makin luas sawah yang dimiliki makin tinggi derajat ketokohannya. Satu desa paling dua tiga orang tuan tanah. Belum ada desa industri, desa wisata, desa tambang. Yang ada hanya desa tani. Dan umumnya kepemilikan yang luas ini hanya terdiri dari kaum satria dan brahmana dalam bentuk lain, yaitu turunan demang atau turunan kyai..
Setelah menjadi kepala desa akan bertugas seumur hidup atau sampai wafat. Bisa 20 tahun bahkan ada yang sampai 50 tahun menjabat. Masyarakat tenang serta tidak bergejolak. Masyarakat patuh pada aturan desa yang kebanyakan tidak tertulis yang berupa awig-awig / pologoro dan aturan adat yang dipegang sangat kuat dan dihormati bersama..
Hal ini berubah drastis dengan diundangkannya UU No. 5 tahu 1979 tentang Pemerintah Daerah. Kepala Desa hanya diberi kesempatan memerintah selama 8 tahun, dan boleh menjabat dua periode alias 16 tahun. Situasi berubah kultur masyarakat juga ikut berubah. Yang tadinya kepemimpinan itu merupakan jabatan sangat berwibawa bahkan tampak sakral, tidak pernah berhitung untung rugi. Dewasa ini berubah menjadi cair dan akhirnya jabatan tersebut berbau komersil jauh dari rasa pengabdian.
Biaya Tinggi
Hal ini menular pada pemilihan bupati, walikota, gubernur, presiden. Kalau dulu harus membeli suara anggota DPRD II, DPRD I atau anggota MPR sekarang berubah seolah-olah mau tidak mau harus berani membeli suara rakyat. Baik untuk membentuk citra atau kampanye keliling wilayah, membayar tim sukses, membagi-bagi hadiah, kaos dan alat peraga lainnya termasuk bayar iklan di media yang jika dihitung ternyata cukup membutuhkan biaya tinggi, berjuta-juta bahkan milyaran.
Dengan begitu hanya mereka yang berduit saja yang berani maju ke depan, padahal keadaan seperti ini pernah saya tulis di Suara Merdeka pada bulan Februari 2007 menjelang Pilgub Jawa Tengah antara lain saya menulis; sebetulnya untuk nyalon (konteks sekarang nyalon Bupati Kebumen) tidak perlu takut biaya. Semuanya sudah dibiayai APBD, tinggal memfoto kopi ijazah dan syarat-syarat lain, lalu mendaftar ke KPUD. Lainnya tidak perlu ada. Sosialisasi dan cetak gambar calon sudah dilakukan oleh KPU. Logikanya, tidak usah repot-repot, semua calon sedikit banyak sudah dikenal diwilayah ini paling tidak oleh segenap anggota partai pengusung, pembaca surat kabar, penonton TV, apalagi kalau mesin partai sudah berjalan baik, penulis yakin dengan modal secukupnya bisa terpilih menjadi Bupati.
Mereka kehilangan uang banyak karena para kandidat maupun tim sukses jauh-jauh hari telah terbakar nafsu suap sana, suap sini, pokoke kudu jadi. Padahal semua kandidat tahu itu semua melanggar hukum. Kemudian kalau kalah dan jatuh miskin itu karena ulah sendiri yang tak terkendali.
Pilbup Murah
Pilbup Kebumen 11 April 2010 yang murah tentu menjadi sebuah impian masyarakat. Sebab contoh nyata dan tak dapat dibantah oleh siapapun, sebetulnya pada Pilpres, Pilgub dan Pileg lalu, pemilih toh tidak mendapat apa-apa yang berupa pemberian, paling-paling kaos butut gambar calon seharga sepuluh ribuan, tidak semua warga mendapatkannya tapi mereka tetap saja mau mencontreng.
Di sisi lain pencalonan Pilbup yang murah, akan menjamin Bupati Kebumen mendatang pasti tidak akan korupsi, tidak perlu kembali modal, kerja mereka bisa maksimal. Ingatlah zaman memang sudah berubah, bola kejujuran dan kebenaran telah menggelinding dari Ibukota meluncur ke segala penjuru setelah episode “cicak vs buaya” dan Pansus Century usai. apalagi kalau kejaksaan, kepolisian, para pengacara telah “berbenah” dan telah bersih diri, pintu korupsi akan tertutup rapat.
Akhirnya mungkinkah Pilbup Kebumen bisa berjalan dengan biaya murah dan sederhana?. Jawabnya adalah sangat mungkin dan mestinya malah harus demikian. Asalkan para kandidat mau dan sepakat bertekad menuju Kebumen Bersih 2010, tidak menghambur-hamburkan uang. Semua warga juga pasti mafhum jika semua mau baik dan hasanah mengapa harus dihalang-halangi. Bagi yang tidak mau memilih karena alasan ekonomis berarti mereka tergolong warga negara yang tidak bertanggung jawab.
M.Syahri Nurwahab,
Pengamat Kebijakan Publik
Pegiat Forum Penulis Kebumen
Alamat Penulis:
Ds . Candiwulan RT 03/ 01
Kec. Kebumen
Kab. Kebumen 54351
No Hp. 085291063692
Langganan:
Postingan (Atom)