BLT Kenapa Mesti Ribut

* Suara Remaja
Wacana
22 Juni 2008
GAGASAN
Mengapa BLT Mesti Ribut
BLT yang diberikan kepada rakyat miskin kenapa harus menjadi rebut. Mestinya malah bersyukur karena pemerintah memberi bantuan langsung kepada rakyat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Di samping itu ada beras miskin, askeskin dan program pengentasan kemiskinan berupa PPK, P2KP, PNPM dan sebagainya. Banyak orang tidak tahu mengapa BLT menjadi ribut. Tahunya pemerintah cq BPS salah. Saya sampaikan fakta, waktu pendataan awal tentang siapa yang dikatagorikan keluarga miskin pada Agustus 2005, umumnya petugas sensus yang dilakukan oleh mitra sensus/pamong desa tidak paham dan tidak mau tahu serta tidak bertanggung jawab.

Mereka tidak paham siapa yang dianggap miskin karena hanya terpengaruh kondisi tempat rumah tinggal, keadaan pangan dan yang tampak dari luar. Hal ini diperkuat data sebelumnya yang ditampilkan Puskesmas dan PLKB masing-masing wilayah. Datanya memang mentah tentang keluarga miskin. Tragisnya, inilah yang menjadi data nasional bahwa penduduk miskin hanya 16 %.

Padahal data ini tidak valid. Namun berhubung petugas sensus kurang kritis dalam pengajuannya sehingga mereka hanya mengopi data terdahulu. Akibatnya fatal. Lain halnya desa saya di mana kebetulan saya selaku mitra sensus sudah punya data awal tahun 2003 tentang siapa yang dikatagorikan keluarga miskin. Saya telah ”memotret” kemiskinan menurut sudut pandang yang nyaris hampir sama dengan apa yang tertera dalam BPS dengan 14 kriterianya. Titik fokus kemiskinan ditentukan oleh pendapatan perkapita/hari dalam keluarga sehingga kebutuhan fisik minimum bisa terpenuhi secara wajar. Juga kebutuhan nonfisik seperti kesehatan dan pendidikan dijamin kecukupan biayanya.

Persis sama dengan rumusan BPS dalam Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005, tertulis bahwa keluarga /rumah tangga yang diduga miskin adalah mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (pangan, kesehatan, pendidikan). Di sinilah kesalahan fatal para pendata. Mereka hanya mencatat miskin dari aspek pangan. Padahal kalau masalah pangan, hampir semua penduduk bisa rnakan ( 84 % ). Sedangkan aspek pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan, rakyat 75% masih miskin dan ini yang menjadi kontroversi. Bukan pemerintah yang salah tapi petugas desa yang kurang jeli dan tak realistis.

Nasi sudah menjadi bubur. Desa saya aman dan dari pengajuan 80 % keluarga miskin, yang lolos 75 % sebagai penerima BLT, raskin dan askeskin. Orang bijak bilang, bertepuk air didulang terpercik muka sendiri. Kesalahan sendiri jangan ditimpakan pada orang lain. Sampai kades, bupati dan gubernur rame-rame menolak BLT gara-gara kekeliruan aparatnya sendiri dalam penyajian data.

MS Nurwahab (085291063692)
Sekdes Candiwulan, Kebumen