APARAT DESA BER-POLITIK-LAH by M.Syahri Nurwahab

APARAT DESA JUSTRU HARUS “BERPOLITIK”
Beberapa hari lalu, Presiden SBY pada saat pengangkatan Sekdes menjadi PNS berpesan agar aparat pemerintah desa tidak perlu berpolitik. Kemudian hal ini telah diulas pula oleh Redaksi dalam Tajuk Rencana-nya pada SM Jum’at 26 Maret 2010 yang lalu. Disini penulis ingin pula berpendapat yang agak beda, namun barangkali ada manfaatnya.
Anjuran agar Aparat Desa untuk tidak berpolitik dimulai sejak Orde Reformasi ini bergulir. Dahulu jaman Orde Baru walaupun slogan-nya “Politik No Pembangunan Yes”, kenyataan dilapangan aparat desa-lah yang paling ngotot berpolitik, karena Golkar atau pak Harto tahu persis bahwa aparat desalah yang dapat menguatkan kedudukan politik sang pemimpin. Kepala Desa adalah bulldozer Golkar di seluruh Nusantara. Dengan cara itu Golkar berhasil sukses selama 32 tahun, sedangkan partai lain PPP dan PDI hanyalah penonton dan bila ingin tiru-tiru sudah terpangkas habis sebelum ketahuan. Misalkan ada jago Kepala Desa dari parpol pasti sudah tidak lulus waktu seleksi pencalonan, kecuali kalau mau tobat parpol dan mau masuk Golkar. Kenyataan sejarah ini tidak mudah begitu saja bisa dilupakan bagi yang pernah mengalami dan bukan rahasia lagi pada waktu itu.
Memang sangat strategis kalau Kades dan perangkat Desa-nya sudah rela mendukung partai penguasa, mudahlah segala program pemerintah untuk diterapkan ditambah lagi birokrasi diatasnya sudah satu partai, urusan menjadi mudah dan lancar. Kedudukan Bupati,Gubernur dan Presiden sangat kuat, hanya sayangnya karena mereka terlanjur otoriter dan KKN akhirnya roboh setelah digoncang demo dahsyat mahasiswa dengan tertembaknya 4 orang rekan mereka didukung lagi dengan hadirnya beberapa tokoh nasional ditengah-tengah pendemo pada tahun 1998 lalu.
Pada kenyataanya aparat pemerintah desa mesti harus berpolitik, namun politik yang dikembangkannya bukan harus ikut masuk dalam salah satu partai politik. Tetapi politik yang dikembangkan adalah politik pemerintahan, bagaimana cara memerintah yang baik, bagaimana cara melayani masyarakat yang baik dan tidak lupa bagaimana cara mengatur masyarakat yang terdiri dari partisan beberapa partai politik yang ada. Politik yang dimiliki harus lebih unggul dari pada pendukung partai politik, kalau politik itu dapat dikuasai dan dipraktekan, sukseslah mereka sebagai aparat desa. Bisa dilihat bahwa desa yang kisruh adalah desa yang para aparat desanya secara politis jauh dibawah kemampuan politik anggota warga masyarakatnya, sehingga banyak terjadi Kepala Desa hanya menjadi tukang cap,manggut dan tidak berprestasi sampai akhir masa jabatan. Karena politik pada arti sebenarnya adalah bagaimana mengatur masyarakat agar bisa tertib, aman, makmur dan sejahtera. Maka ajakan saya perangkat desa Indonesia berpolitiklah, tanpa itu anda tidak punya makna. Karena hidup adalah perbuatan politik. Politik untuk kebaikan dan kebahagiaan. Salam Perangkat Desa Indonesia.

Kebumen, 31 Maret 2010
M.SYAHRI NURWAHAB – Forum Penulis Kebumen – Mantan Sekdes Candiwulan Kebumen